Wakil Ketua Komisi IX DPR, Syamsul Bachri, mengapresiasi usulan terkait kewajiban melampirkan sertifikat dasar imunisasi kepada calon anak didik, untuk jenjang Taman Kanak-kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Sehingga, ada kesadaran dari orang tua calon murid, untuk segera mengimunisasi anaknya.

Hal itu ia sampaikan saat menggelar dialog dengan jajaran pejabat Pemerintah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (19/12/15). Hadir diantaranya Asisten I Walikota Sibolga Basar Sibarani, perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BKKBN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan rumah sakit, hingga perwakilan Puskesmas.

“Saya pikir itu ide yang sangat bagus. Sehingga, dari sisi kesadaran masyarakat akan kesehatan, supaya keluarga itu segera memberikan imunisasi kepada anaknya, dan menyadari bahwa imunisasi itu penting,” apresiasi Syamsul.

Syamsul menilai, persyaratan sertifikat imunisasi kepada anak-anak ketika akan memasuki dunia pendidikan bagi anak, itu sesuatu yang positif untuk diterapkan. Mengingat, program imunisasi dibiayai oleh negara, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran masyarakat untuk mengeluarkan biaya.

“Dengan adanya ketentuan sertifikat itu kepada calon anak didik dari jenjang TK, termasuk murid SD, itu bagus sekali. Sehingga mendidik dan mengingatkan masyarakat, bahwa imunisasi itu penting,”  kata politisi F-PG itu.

Syamsul juga menilai, hal ini juga bisa dikatakan sebagai “hukuman” kepada masyarakat. Sehingga jika keluarga itu tidak mengimunisasi anaknya, tidak diperbolehkan masuk sekolah, sebelum mendapat imunisasi.

“Ini ide yang bagus sekali,” apresiasi politisi asal dapil Sulawesi Selatan itu.

Sementara itu sebelumnya, pimpinan Puskesmas Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, Ivora Hasmika mengatakan, program imunisasi masih menemui kendala. Masih ada masyarakat yang enggan menjalani imunisasi.

“Saya pernah membaca, suatu daerah di Kepulauan Riau, ada kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Pendidikan, mensyaratkan kepada calon anak didik, ketika hendak memasuki jenjang Sekolah Dasar, dimintai sertifikat imunisasi lengkap,” jelas Ivora.

Untuk itu, ia berharap ada kerjasama senada antara Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemendikbud dapat menghimbau, ketika anak-anak memasuki jenjang SD, harus mempunyai sertifikat dasar lengkap.

“Dari situ kita bisa melihat visi ke depannya, generasi penerus bangsa kita, sudah terputus dari mata rantai penyakit menularnya,”  harap Ivora.

Dalam kesempatan itu, Ivora juga mengatakan, pihaknya akan menghadapi akreditasi Puskesmas di tahun mendatang. Jika tidak menjalani akreditasi, maka tidak akan mendapatkan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kunjungan kerja ke Kota Sibolga dan Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara ini juga diikuti oleh Anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning (F-PDI Perjuangan), Dewi Asmara (F-PD), Khaidir (F-Gerindra), Siti Mufattah (F-PD) dan Zulfikar Achmad (F-PD).

Kemudian, Rizki Sadig (F-PAN), Handayani  (F-PKB), Siti Masrifah (F-PKB), Marwan Dasopang (F-PKB), Ansory Siregar (F-PKS), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Amelia Anggraini (F-Nasdem), dan Djoni Rolindrawan (F-Hanura). (sf) Foto: Sofyan/Parle/tt